Pilpres 2024

Wacana Jokowi Maju Pilpres 2024 sebagai Wapres, Pakar Hukum dan Tata Negara Unsoed: Tidak Elok

Wacana Jokowi maju sebagai wakil presiden di Pilpres 2024 dinilai tidak elok. Meski tak melanggar aturan namun dapat menyalahi aturan konstitusi.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
ISTIMEWA/DOK PRI Muhammad Fauzan
Ahli Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Dr Muhammad Fauzan. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Wacana pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo tiga periode sempat mengemuka namun mulai reda. Namun kini, justru muncul wacana dorongan agar Jokowi jadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Berdasarkan undang-undang, Jokowi masih punya peluang ikut pemilihan presiden (pilpres) meski telah menjabat dua periode sebagai presiden.

Dia bisa mengikuti pilpres sebagai wakil presiden.

Baca juga: Gerindra Semprit Sandiaga Uno Soal Kesiapan Maju di Pilpres 2024, Ingatkan Etika Politik

Baca juga: Ketemu Puan Maharai, Prabowo Buka Kemungkinan Duet Lagi dengan PDIP di Pilpres 2024

Pakar Hukum dan Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Dr Muhammad Fauzan mengatakan, undang-undang memang tidak mengatur secara gamblang, presiden yang sudah menjabat dua periode dilarang mencalonkan diri sebagai wapres.

Pasal 7 UUD menyebutkan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Nantinya, akan ada matahari kembar, wakil presiden serasa presiden dan presiden yang sedang menjabat," katanya saat dihubungi, Kamis (15/9/2022).

Ia mengatakan, kemungkinan itu bisa terjadi. Akan tetapi, sangat tidak elok apabila seorang yang sudah pernah menjadi presiden turun derajat menjadi wakil presiden.

Baca juga: Tak Terpengaruh Kisruh di DPP, DPC PPP Purbalingga Pilih Silaturahim ke Kiai Jelang Pemilu 2024

Baca juga: Demokrat Kota Semarang Buka Pendaftaran Bacaleg Pemilu 2024, Berminat? Catat Tanggal dan Syaratnya!

Nantinya, persoalan akan muncul apabila presiden mangkat atau tidak bisa menjalankan tugas karena kondisi tertentu maka wapres yang akan naik jabatan.

"Wapres biasanya yang akan naik. Tapi, bagaimana kalau wapresnya sudah dua periode jadi presiden?" jelasnya.

Dengan demikian, apabila wapres naik menjadi presiden, akan menyalahi aturan masa jabatan dalam konstitusi.

Tak hanya melanggar konstitusi, kondisi tersebut tidak sesuai tradisi ketatanegaraan.

"Jadi tidak elok, seorang presiden mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden."

"Atau mungkin, kalau mau nyalon gubernur lagi, bisa saja, tapi jadi tidak elok," imbuhnya.

Selain itu, menurut pengamatannya, di negara manapun, belum ditemukan ada presiden yang diri menjadi wakil presiden seusai jabatannya berakhir. (*)

Baca juga: Gubernur Ganjar Terharu dan Bangga saat Mendengar Perjuangan dr Lie Mendirikan Rumah Sakit Apung

Baca juga: Uang Rusak Dimakan Rayap Milik Penjaga SD di Solo Diganti Bank Indonesia, Total Rp20.220.000

Baca juga: Pasokan Solar untuk Nelayan Kendal Kurang, Gubernur Ganjar Kontak Pertamina dan BPH Migas

Baca juga: Berkah Punya Wajah Mirip Ferdy Sambo, Dagangan Durian Rozikin di Pasar Bintoro Demak Cepat Habis

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved