Breaking News:

Berita Jawa Tengah

Kasus Pungli PTSL Kendal - Mantan Lurah Banyutowo Kendal Dihukum Empat Tahun Penjara

Selain dijatuhi hukuman, IS juga harus mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 5.000.000 subsider 1 bulan penjara.

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/SAIFUL MASUM
Dua terdakwa kasus penggelembungan biaya PTSL di Kendal, IS dan SS mengikuti sidang perkara dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, baru-baru ini. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KENDAL - Sidang perkara kasus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas dua terdakwa warga Kelurahan Banyutowo, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal diputus 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara.

Adalah IS mantan Lurah Banyutowo dan SS selaku Ketua Pokmas PTSL desa setempat.

Baca juga: Bekuk Persipur Purwodadi 5-1, Persik Kendal Jaga Asa Lolos Grup C Liga 3 Regional Jawa Tengah

Baca juga: Pil Pahit Ditelan Persik Kendal, Ditahan Imbang Persibat Batang, Gagal Lolos Liga 3 Jateng

Baca juga: Tak Terdampak Pandemi Covid, Bisnis Teri Nasi Cepiring Kendal Tembus Pasar Jepang

Baca juga: Suaminya Meninggal di Korea, Warga Rowosari Kendal Ini Dapat Santunan Rp 85 Juta

Hal itu diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Kendal, Dani K Daulay kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (10/11/2021).

Dani mengatakan, dua terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 KUHP. 

Selain dijatuhi hukuman, IS juga harus mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 5.000.000 subsider 1 bulan penjara.

Sedangka SS harus mengganti Rp 322.000.000 subsider 2 tahun penjara.

Keduanya juga dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.

"Kami sebagai jaksa penuntut umum menerima keputusan hakim terhadap dua terdakwa," terangnya.

Dani menjelaskan, kedua terdakwa terbukti telah memanfaatkan kemudahan program pemerintah dalam hal pengurusan sertifikat tanah massal.

Program PTSL 600 bidang tanah milik warga desa setempat justru dimanfaatkan kedua terdakwa untuk meraih keuntungan pribadi.

Keduanya bekerja sama melakukan penggelembungan biaya PTSL dari harga ketentuan Rp 150.000 menjadi Rp 1.100.000 untuk tanah daratan, dan Rp 1.500.000 untuk lahan persawahan.

Besaran harga ditentukan oleh IS dan SS tanpa ada pembicaraan kepada warga setempat.

Harga ditentukan sejak 2017, sedangkan program PTSL baru berjalan pada 2018.

"Warga melaporkan kejanggalan itu karena tidak ada kejelasan rincian biaya PTSL."

"Kemudian kami proses," tuturnya. (*)

Baca juga: Unik! Politeknik Banjarnegara Namai Blok Kebun Sayur dengan Pahlawan dan Tokoh RI, Ini Maksudnya

Baca juga: Camat Punggelan Minta BPBD Suplai Air Bersih bagi Warga Kandri Banjarnegara Terdampak Longsor

Baca juga: Januari-November 2021 41 Ibu Hamil di Brebes Meninggal Terpapar Covid, Bupati: Semua Belum Divaksin

Baca juga: Persipa Pati Kembali Berpesta, Menangi Laga Lawan Persab Brebes, Skor Tipis 1-0

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved