Breaking News:

Berita Jawa Tengah

Jateng Gelar Diseminasi Nilai Pancasila, Kesbangpol: Biar Mereka Paham Peran dan Fungsinya

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen terus meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan dalam pembentukan produk hukum daerah.

Penulis: Abduh Imanulhaq | Editor: deni setiawan
PEMPROV JATENG
Kegiatan "Diseminasi Nilai-nilai Pancasila terhadap Penyelenggaraan Produk Hukum Daerah di Jateng" bersama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Jumat (15/10/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen terus meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan dalam pembentukan produk hukum daerah yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Hal itu disampaikan Kepala Kesbangpol Jateng, Haerudin dalam "Diseminasi Nilai-nilai Pancasila terhadap Penyelenggaraan Produk Hukum Daerah di Jateng" bersama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernuran, Kota Semarang, Jumat (15/10/2021).

Baca juga: Kepala Disporapar Jawa Tengah Minta Maaf Kontingen Jateng Duduki Peringkat 6 di PON Papua

Baca juga: Diresmikan, BRT Trans Jateng Koridor Semarang-Grobogan, Ganjar: Bisa Diteruskan Hingga ke Desa

Baca juga: Yusnan Izin Bikin Wabah Mirip Wajah Gubernur Jateng, Ganjar: Silakan, Ndak Persis Ndak Papa

Baca juga: Jateng Dianugerah Parahita Ekapraya Kategori Mentor, Ganjar Sebut Gender Bukan Penghalang

Haeruddin mengatakan, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila menjadi pijakan yang melandasi segala peraturan yang dibuat.

Segala peraturan yang ada, lanjut Haeruddin, harus sesuai nilai-nilai luhur dan tidak boleh bertolak-belakang dengan Pancasila.

"Acara ini bisa memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai peran dan fungsi nilai-nilai Pancasila terhadap penyelarasan rancangan produk hukum di daerah Jateng," katanya.

Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Kemas Akhmad Tajuddin menyebut kegiatan ini bertujuan mengingatkan kembali kepada para perancang undang-undang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mencermati semua norma hukum yang dirumuskan.

Apabila nilai-nilai Pancasila belum mewarnai norma-norma hukum yang dibuat, maka dapat berpotensi menimbulkan ketidakselarasan Pancasila dan konflik di masyarakat.

"Tujuan lainnya yaitu, kita ingin menguatkan lagi ideologi Pancasila dalam diri kita semua dan diwujudkan dalam tindakan nyata atau membumikan Pancasila."

"Jadi Pancasila tidak hanya dihafal dan diingat tapi juga diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat," jelasnya.

Tajuddin mengatakan, tahun ini BPIP tengah melakukan analisis terhadap 30 produk hukum baik pusat maupun daerah.

Pihaknya akan memberikan rekomendasi apabila ditemukan produk hukum yang belum selaras dengan Pancasila.

"Dari 30 produk hukum yang sedang proses analisis BPIP, termasuk produk Jateng."

"Mudah-mudahan produk hukum Jateng sudah selaras semua dengan Pancasila," harapnya. (*)

Baca juga: Sabtu 16 Oktober, Museum Dayu Karanganyar Sudah Bisa Dikunjungi, Berikut Simak Tata Aturannya

Baca juga: Plosorejo Dapat Penghargaan, Desa Pertama Rampungkan Vaksinasi Dosis Pertama di Karanganyar

Baca juga: Warga Temukan Belasan Benda Pusaka di Sepanjang Sungai Menganti Kebumen, Begini Cerita Sukamsi

Baca juga: Masih Bisa Tersenyum, TKI Asal Kebumen Lumpuh setelah Tertimpa Besi 2 Ton saat Kerja di Jepang

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved