Breaking News:

Berita Purbalingga Hari Ini

KPK Ingatkan Lima Modus Korupsi Kepala Daerah, Contoh Donatur Buat Biaya Politik Pencalonan

Menurut KPK, dengan adanya ‘tarif’ jual beli jabatan akan membuat pejabat tersebut ‘mencari’ anggaran untuk menutupi pengeluaran tadi.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: deni setiawan
PEMKAB PURBALINGGA
Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Purbalingga, saat mengikuti Rakor (virtual) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama KPK, Rabu (8/9/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Direktur Koordinasi Supervisi III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengingatkan lima modus korupsi kepala daerah. 

Hal itu disampaikan dalam Rakor Virtual Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bersama KPK, Rabu (8/9/2021).

Lima modus tersebut, pertama mengenai penerimaan daerah seperti pajak daerah dan retribusi, pendapatan daerah dari Pemerintah Pusat dan kerja sama pihak ketiga. 

Kedua, belanja daerah, semisal pengadaan barang dan jasa, penempatan dan pengelolaan kas daerah, pelaksanaan hibah/bansos/program, penempatan modal Pemda di BUMD, dan pengelolaan aset.

Baca juga: Paguyuban Wira Praja Purbalingga Dilantik, Pesan Bupati Tiwi: Wajib Dukung Program Pemerintah!

Baca juga: Tak Terpengaruh Pandemi Covid, Pemkab Purbalingga Masih Rutin Beri Bantuan ke Warga Cacat Berat

Baca juga: Festival Cek Sound di Kutasari Purbalingga Dibubarkan, Sempat Kecoh Tim Satgas dengan Dalih Syukuran

Baca juga: Mobil Suzuki Futura Milik Warga Karangreja Purbalingga Raib, Ketahuan saat Pemilik Berniat ke Pasar

"Terkait pengadaan barang dan jasa, silakan cek kembali." 

"Terkadang 'itu-itu saja' atau benderanya beda tapi orangnya (pemenang lelang) masih 'itu-itu saja'."

"Itu karena sudah jadi mafia barang dan jasa."

"Ini sudah kami analisis, baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (8/9/2021). 

Ketiga adalah benturan kepentingan, seperti menyangkut pengadaan barang dan jasa, rotasi atau mutasi, promosi, rangkap jabatan.

Keempat, perizinan semisal rekomendasi, penerbitan perizinan, dan pemerasan. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved