Berita Jawa Tengah

Kedisiplinan Perangkat Desa Bakal Diatur Perbup Pati, Fendy: Karena Banyak Keluhan Masyarakat

Perbup Pati ini, menurut dia, dilatarbelakangi masukan dari sejumlah masyarakat tentang kedisiplinan aparatur pemerintah desa. 

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/MAZKA HAUZAN NAUFAL
Kasubbag Bina Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Pati, Fendy Eko Sulistianto. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Pemkab Pati saat ini tengah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang kedisiplinan kinerja aparatur desa

Perbup tersebut termasuk akan mengatur jam kerja perangkat di kantor desa.

Kasubbag Bina Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Pati, Fendy Eko Sulistianto menjelaskan, saat ini pihaknya masih mematangkan aturan-aturan dalam Perbup tersebut. 

Perbup ini, menurut dia, dilatarbelakangi masukan dari sejumlah masyarakat tentang kedisiplinan aparatur pemerintah desa. 

Baca juga: Mobil Wakil Ketua PN Rembang Kecelakaan di Pantura Pati, Adu Banteng dengan Truk Trailer

Baca juga: Lomba Panjat Pinang di Halaman Rumah Anggota DPRD Pati Dibubarkan, Kapolsek: Masih Level 3 PPKM

Baca juga: Kembali Ditemukan, Tempat Karaoke Terjaring Operasi Yustisi di Pati, Tidak Patuh Aturan PPKM

Baca juga: 5 Tempat Prostitusi di Pati Ditutup Permanen, Bupati: Kalau Dibiarkan, Bisa Jadi Terbesar di Asia

"Banyak masukan dari masyarakat."

"Terkait sejumlah aparatur desa yang kurang disiplin."

"Misalnya, ketika masyarakat datang ke kantor desa pukul 09.00 kadang belum ada yang datang."

"Ini yang banyak dikeluhkan masyarakat."

"Karena itu Perbup Pati ini dibuat," jelas dia kepada Tribunbanyumas.com, Senin (30/8/2021).

Perbup ini direncanakan akan mengatur jam kerja perangkat desa, yakni mulai pukul 7.30 sampai pukul 13.30. 

Selama ini, jam kerja perangkat desa belum diatur secara tegas. 

"Namun demikian, pelayanan yang diberikan aparatur desa ini pada prinsipnya 24 jam untuk masyarakat desa," ujar Fendy.

Perbup ini nantinya juga akan mengatur ketentuan presensi melalui perangkat elektronik serta prosedur dan aturan pengajuan izin sakit maupun cuti. 

Dalam Perbup ini juga diatur tentang sanksi.

Mulai dari sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa pemberhentian sementara, dan sanksi berat berupa pemberhentian tetap. (*)

Baca juga: Satpol PP Bakal Sambangi Semua Sekolah, Rutin Bergilir Cek Penerapan PTM di Kota Semarang

Baca juga: Wisata Rekomended di Salatiga, Kolam Renang Gratis di Tengah Permukiman, Berisi Ribuan Ikan

Baca juga: PTM dan Vaksinasi Pelajar Digelar Bersamaan, Semisal di SMPN 1 Kudus, Tahap Pertama 266 Dosis

Baca juga: PSIS Semarang Dijadwalkan Bertemu Persela Lamongan di Pekan Kedua Liga 1, Lokasi Tanding Menyusul

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved