Berita Nasional

TKI di Malaysia Tak Dibayar: 5 Bulan, KBRI Kuala Lumpur Selesaikan 46 Kasus Gaji Rp 2,9 Miliar

Banyak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia mengalami masalah gaji yang tak dibayarkan.

Editor: rika irawati
TribunKaltim.co.id
Ilustrasi TKI atau Pekerja Migran Indonesia. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA – Banyak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia mengalami masalah gaji yang tak dibayarkan. Bahkan, dalam lima bulan sejak Januari 2021, KBRI Kuala Lumpur telah menyelesaikan 46 kasus terkait gaji dengan nominal RM 839,596.70 atau Rp 2,9 miliar.

Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur Budi Hidayat Laksana mengatakan, pada tahun 2020, KBRI Kuala Lumpur telah menyelesaikan 69 kasus dengan pemenuhan hak gaji sebesar RM 645.081 atau senilai Rp 2,2 miliar.

"Besarnya jumlah kasus tersebut merupakan gambaran banyak pelanggaran hak-hak PMI yang masih terus terjadi," tutur Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (27/5/2021) malam.

Baca juga: Disekap Perusahan di Kamboja, 76 TKI Berhasil Dibebaskan. Diduga Korban Perdagangan Orang

Baca juga: Pengakuan Mantan TKI Jadi Pecandu Narkoba, Senang Dapat Teman di Kebumen, Bisa Lebih Berhemat

Baca juga: Tetap Produktif setelah Tak Lagi Jadi Pekerja Migran, 7 Wanita Kendal Ini Bikin Batik Cap dari Daun

Budi menilai, masih banyak penata laksana rumah tangga (PLRT) yang gajinya tidak dibayarkan hingga bertahun-tahun.

Saat ini, menurut dia, KBRI Kuala Lumpur juga sedang mengawal proses penyelesaian 73 kasus terkait gaji PMI.

Dua kasus yang telah diselesaikan, yakni kasus dari WNI bernama Berta Tara (BT) dan Sitriana Nauftinu (SN) asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Budi mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan kasus terkait gaji sebesar RM 77,180 untuk Berta Tara, dan RM 80,000 untuk Sitriana Nauftinu.

"Wajah gembira dipancarkan BT dan SN pada saat keberangkatan dari Kuala Lumpur International Airport kembali ke kampung halamannya, setelah hak gajinya diselesaikan pada tanggal 26 Mei 2021," kata Budi.

Menurut Budi, dua kasus tersebut merupakan gambaran kecil dari permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik yang terjadi di Malaysia.

Ia mengatakan, Berta Tara yang bekerja dengan majikan di daerah Selangor, sudah tidak mendapatkan gaji selama 7 tahun.

Sedangkan, Sitriana Nauftinu, yang bekerja di daerah Perak, tidak mendapat gaji selama 9 tahun.

Ia menegaskan, pihaknya juga memberikan peringatan keras kepada Agensi Pekerjaan Swasta (APS) Malaysia agar memonitor supaya para majikan membayar hak gaji kepada PMI.

Hingga saat ini, Budi mengatakan KBRI Kuala Lumpur terus menangani permasalahan gaji yang tidak dibayarkan oleh majikan.

"Penyelesaian permasalahan pembayaran gaji yang sudah dilakukan tidak semua dapat diselesaikan secara mudah, terutama pada PMI sektor domestik yang tidak berdokumen," ucap dia.

Baca juga: Menko PMK Muhajir Effendy Prediksi Lonjakan Covid Terjadi Juni, Warga Diminta Waspada Varian Baru

Baca juga: Operasi Ketupat Candi Berakhir, Personel Polres Banjarnegara Jalani Swab Antigen

Baca juga: PGMI Kebumen Minta Pemkab Kucurkan Insentif bagi 1.606 Guru Honorer MI Tak Bersertifikasi

Baca juga: Cilacap Kembali Masuk Zona Merah Penyebaran Covid, Polres Semprotkan Disinfektan di Jalan Protokol

Budi pun mengimbau masyarakat terus menyampaikan informasi aduan terkait pelanggaran hak PMI.

Menurut dia, saat ini, antara Indonesia dan Malaysia sedang berupaya menyelesaikan Memorandum Employment and Protection of Indonesian Domestic Workers sebagai landasan kerja sama bilateral di bidang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik.

"KBRI juga membuka seluas-luasnya saluran komunikasi yang ada baik melalui sosial media maupun hotline untuk diakses oleh PMI dan masyarakat Indonesia," tutur dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Banyak Pekerja Migran di Malaysia Tak Digaji, KBRI Kuala Lumpur Selesaikan 46 Kasus Senilai Rp 2,9 Miliar".

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved