Breaking News:

Berita Nasional

Bocor, 100 Ribu Data Kependudukan Diduga Nasabah BPJS Kesehatan Dijual di Dunia Maya

Lebih dari 100 ribu data kependudukan bocor dan diperjualbelikan di pasar dunia maya.

Editor: rika irawati
Shutterstock via Kompas.com
Ilustrasi kejahatan digital atau cybercrime. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Lebih dari 100 ribu data kependudukan bocor dan diperjualbelikan di pasar dunia maya. Hasil investigasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, data penduduk yang bocor tersebut diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi, Jumat (21/5/2021) siang, melalui keterangan tertulis.

Menurut dia, jumlah data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual tetapi sebanyak 100.002 data.

"Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," kata Dedy.

Baca juga: Data Milik 125 Ribu Mahasiswanya Dikabarkan Bocor, Ini Jawaban Undip Semarang

Baca juga: Data Tokopedia Bocor, 91 Juta Akun Pengguna dan 7 Juta Merchant

Baca juga: Kontrak Jadon Sancho di MU Bocor, Besaran Gaji dan Calon Pewaris Nomor 7 Tersebar di Media

Baca juga: Lagi, Giliran Data Nasabah Kreditplus Bocor dan Dijual di Dunia Maya

Berdasarkan temuan ini, Kementerian Kominfo memanggil Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor.

Pemanggilan ini untuk proses investigasi secara lebih mendalam sesuai amanat PP 71 tahun 2019.

Dedy menyebutkan, sesuai PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menkominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang sistem elektroniknya mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi, wajib melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kementerian Kominfo dan pihak berwenang lain.

"Selain itu, PSE juga wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, dalam hal diketahui bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi," ujar Dedy.

Investigasi sejak 20 Mei 2021

Kominfo melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data ini sejak 20 Mei 2021.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved