Penanganan Corona

Pedagang Dilarang Mremo di Komplek Pasar Raya Salatiga, Yuliyanto: Rawan Munculkan Klaster Baru

Larangan untuk berjualan itu terpaksa diberlakukan sebagai langkah mencegah penularan Covid-19 sehingga rawan memunculkan klaster baru saat Lebaran.

Penulis: M Nafiul Haris | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/M NAFIUL HARIS
Wali Kota Salatiga, Yuliyanto. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SALATIGA - Wali Kota Salatiga Yuliyanto melarang masyarakat di Kota Hati Beriman selama Idulfitri, mremo berjualan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman atau kompleks Pasar Raya Salatiga

Yuliyanto mengatakan, larangan tersebut nantinya secara resmi akan disampaikan kepada masyarakat melalui surat edaran. 

Baca juga: DKK Salatiga: Empat Apotek Full Siaga Selama Libur Lebaran

Baca juga: Ikuti Jejak Karanganyar dan Sukoharjo, Salatiga Resmi Larang Jual Beli dan Konsumsi Daging Anjing

Baca juga: 62 Napi Rutan Salatiga Diusulkan Dapat Remisi Idulfitri

Baca juga: Pemudik Tujuan Salatiga Ini Gas Pol Hindari Razia, Hari Sebut Ibarat Sedang Ikuti Ajang Balap Motor

"Kepada para pedagang yang biasa mremo ketika Lebaran kami sampaikan Pemkot Salatiga melarang berjualan untuk tahun ini karena situasi pandemi Covid-19," terangnya kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (7/5/2021). 

Menurutnya, larangan untuk berjualan itu terpaksa diberlakukan sebagai langkah mencegah penularan Covid-19 sehingga rawan memunculkan klaster baru saat Lebaran.

Terlebih Salatiga saat ini masuk zona merah.

Dia menambahkan, Pemkot Salatiga juga menutup operasional pasar tiban di Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Kolam Renang Kalitaman pada H-7 hingga H+7 Idulfitri 1442 Hijriah. 

"Pasar tiban di JLS agar ditutup terlebih dahulu karena situasinya sedang tidak memungkinkan."

"Begitu pula dengan kolam renang Kalitaman," katanya. 

Terkait kondisi Kota Salatiga yang saat ini berada di zona merah, Yuliyanto menyatakan, pemerintah tidak perlu panik.

Melainkan itu harus segera memberikan solusi, siap siaga atas setiap kejadian di masyarakat. 

Dia juga meminta Dinas Pendidikan untuk menunda rencana pembelajaran tatap muka (PTM) dan melanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

"Semua OPD (organisasi perangkat daerah) harus saling mengawasi dan bersama-sama menjalankan kebijakan."

"Semua hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerumunan kami larang," ujarnya. (M Nafiul Haris)

Disclaimer Tribun Banyumas

Bersama kita lawan virus corona.

Tribunbanyumas.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

Ingat pesan ibu, 5M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, selalu Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, mengurangi Mobilitas).

Baca juga: Pengakuan Mantan TKI Jadi Pecandu Narkoba, Senang Dapat Teman di Kebumen, Bisa Lebih Berhemat

Baca juga: Lurah dan Kepala OPD di Kebumen Wajib Pakai Pakaian Dinas saat Salat Idulfitri, Ini Tujuannya

Baca juga: Berikut Kronologi Belasan ABK Positif Covid-19, Kapal Asal Filipina Saat Hendak Berlabuh di Cilacap

Baca juga: Realisasi Kegiatan di Triwulan I Tak Sesuai Target, Bupati Cilacap Minta Sekda Beri Sanksi OPD

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved