TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan kasus dugaan suap pajak senilai puluhan miliaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kasus ini melibatkan wajib pajak yang menginginkan pajak yang dibayar rendah.

Hanya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya belum bisa mengungkap identitas tersangka dalam kasus ini.

"Kami sedang penyidikan betul tapi tersangkanya nanti. Dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka, ini yang sedang kami lakukan," ucap Alex, panggilan Alexander, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Gubernur Sulsel Nurdin Resmi Jadi Tersangka, Diduga Terima Suap Rp 5,4 M dari Beberapa Kontraktor

Baca juga: Gandeng PPATK, KPK Mulai Kembangkan Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

Baca juga: Dipanggil KPK Soal Korupsi Bansos Covid, Bupati Semarang Ngesti Nugraha Enggan Berkomentar

Baca juga: Survei LSI: Tingkat Kepuasan Masyarakat ke KPK Turun Drastis Bahkan Cenderung Negatif

Dijelaskan Alex, modus kasus rasuah ini diawali dari pihak wajib pajak yang memberikan sejumlah uang supaya nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah.

Namun, lagi-lagi, Alex masih belum mau menyebutkan identitas wajib wajak yang diduga melakukan penyuapan itu.

"Seperti penanganan pajak sebelumnya, pemeriksaan pajak gimana caranya supaya itu rendah, prinsipnya begitu. Selalu ada imbal balik ketika itu menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya kan gitu," jelasnya.

Alex hanya bisa memberi tahu bahwa nilai suap dalam kasus ini mencapai miliaran rupiah.

"Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar," kata Alex.

Ia mengatakan, tim penyidik KPK pun telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi guna mengusut kasus ini.

Kata Alex, penggeledahan dan penanganan kasus ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.