Breaking News:

Pelantikan Kepala Daerah di Jateng

Singgung Soal Harmonisasi Kepala Daerah Kota Tegal, Ganjar: Lawan Saja di Pilkada

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan harmonisasi kepala daerah dalam memimpin.

TRIBUNBANYUMAS/HERMAWAN HANDAKA
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberi pernyataan seusai melantik 17 kepala daerah di kompleks kantor Pemprov Jateng, Jumat (26/2/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan harmonisasi kepala daerah dalam memimpin.

Pernyataan Ganjar ini disampaikan seusai melantik 17 kepala daerah di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jumat (26/2/2021).

Seperti diketahui, ketidakharmonisan hubungan kepala daerah terjadi di Kota Tegal. Bahkan, keretakan hubungan wali kota dan wakil wali kota itu kini dibawa ke kepolisian.

Gubernur Ganjar menegaskan, dalam memimpin, wali kota/bupati harus berkomunikasi dengan wakilnya.

Ganjar mengatakan, butuh keterbukaan, memahami konstitusi, dan Undang-undang.

"Kalau mereka paham perannya, tidak akan serobot-serobotan. Antara kepala daerah dan wakilnya, mesti tahu perannya. Namun, in the end (akhirnya), keputusan tertingginya adalah kepala daerah," kata Ganjar.

Baca juga: Pesan Gubernur Ganjar saat Lantik 17 Bupati/Wali Kota: Dada Harus Jembar, Ususe Kudu Dowo

Baca juga: Resmi Jadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, Tiwi-Dono Tancap Gas Perbaiki Infrastruktur Jalan

Baca juga: Gaji sebagai Bupati Tak Akan Diambil, Agung: Saya Serahkan ke Masyarat Pemalang

Baca juga: Ini Makna Pelantikan Bupati Wonosobo bagi Afif Nurhidayat: Tak Sekadar Seremonial

Tidak hanya merujuk ke Pemerintah Kota Tegal, ia berharap kepada semua kepala daerah di kabupaten dan kota di Jawa Tengah, agar rukun dengan wakilnya.

Sesuai aturan, porsi antara keduanya sudah diatur. Tidak bisa saling berkompetisi.

Jika ingin berkompetisi, Ganjar mempersilakan dalam ajang kontestasi pemilihan umum. Tentunya, hal tersebut dilakukan secara legal dan konstitusional.

"Maka, kalau ada agenda kontestasi, lebih baik diselesaikan secara lima tahunan (pilkada). Dilawan saja, boleh, tapi lima tahunan. Jangan di tengah tahunan gitu. Nanti yang rugi rakyat," tegasnya.

Menurutnya, perselisihan pimpinan daerah dikhawatirkan berdampak pada pelayanan masyarakat.

Ia juga menyatakan apa yang disampaikan dalam sambutan saat pelantikan bahwa pemimpin membutuhkan kebesaran jiwa menerima kritikan dan sabar menghadapi tantangan.

"Jadi, mesti sabar. Mesti ono ngempete (ada menahan diri) juga. Jangan kemudian, tiba-tiba semuanya hebat-hebatan. Atau kemudian yang nomor satu (wali kota/bupati) ki nggonku kabeh, dipek dewe, saksenenge (ini punyaku semua, dimiliki sendiri, sesukanya), nggak bisa, semua ada porsinya," kata Ganjar memperingatkan.

Baca juga: Atap 44 Rumah di Kalinyamatkulon Kota Tegal Rusak Diterjang Angin Ribut saat Subuh

Baca juga: Sekolah Tatap Muka di Batang Dimulai Maret, Guru SD Jadi Prioritas Utama Vaksinasi Covid Tahap Dua

Baca juga: Dipanggil KPK Soal Korupsi Bansos Covid, Bupati Semarang Ngesti Nugraha Enggan Berkomentar

Baca juga: Istri Resmi Jadi Bupati, Rizal Diansyah Dilantik sebagai Ketua Dekranasda Purbalingga

Seperti diberitakan, keretakan hubungan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal terendus saat sang wakil tidak ngantor beberapa hari.

Dia beralasan, fasilitas kedinasan, semisal sopir dan ajudan telah ditarik.

Tidak lama kemudian, wali kota melalui utusannya, melaporkan wakil wali kota ke Polda Jawa Tengah dengan tuduhan pencemaran nama baik. (*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved