Berita Korupsi

KPK Dalami Proses Pengadaan Helikopter di Setneg, Kaitannya Dugaan Korupsi di PT DI

Penyidik mendalami pengadaan dan pemeliharaan helikopter Kementerian Sekretariat Negara yang bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia.

Editor: deni setiawan
KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
ILUSTRASI Papan nama di Gedung KPK di Jakarta. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Penyidik KPK memeriksa mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara, Indra Iskandar sebagai saksi.

Itu kaitannya kasus dugaan korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (DI) Tahun 2007-2017.

Penyidik mendalami pengadaan dan pemeliharaan helikopter Kementerian Sekretariat Negara yang bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia.

Pesan Gubernur Ganjar Pranowo saat Tinjau Vaksinasi di Kendal: Tolong Bisa Dipercepat Lagi

Kisah Mbah Ramisah di Kendal, Digugat Anak Kandung Soal Tanah: Ini Hasil Kerja Keras Bersama Suami

Status Lahan Jadi Kendala Pembangunan Tol Semarang-Demak, Tertutup Rob Namun Ada Sertifikatnya

30 Orang Alami KIPI Ringan Seusai Jalani Vaksinasi di Kabupaten Semarang

“Didalami pengetahuannya terkait dengan proses pengadaan dan pemeliharaan helikopter di Setneg."

"Dimana itu bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri seperti dilansir dari Kompas.com, Sabtu (30/1/2021).

KPK sebelumnya menduga ada aliran dana yang mengalir ke sejumlah pihak di Kementerian Sekretariat Negara.

Indra diperiksa untuk tersangka Budiman Saleh, mantan Direktur PT DI.

Budiman diduga telah menerima aliran dana hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra fiktif sebesar Rp 686.185.000.

Pembayaran dari PT DI kepada perusahaan mitra penjualan tersebut dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening perusahaan.

Kemudian, uang yang ada di rekening tersebut dikembalikan ke pihak PT DI maupun pihak lain melalui transfer, tunai atau cek.

"Dana yang dihimpun oleh para pihak di PT DI melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif tersebut digunakan untuk pemberian aliran dana kepada pejabat PT DI."

"Lalu pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lainnya," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto.

KPK menaksir kerugian dalam kasus ini mencapai Rp 315 miliar.

Yakni terdiri dari Rp 202.196.497.761 dan 8.650.945,27 dollar AS.

Dua tersangka lain dalam kasus ini yakni, eks Direktur Utama PT DI Budi Santoso dan eks Asisten Dirut PT DI Bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rinaldi, telah dibawa ke persidangan. (*)

Artikel ini telah ditayangkan sebelumnya di Kompas.com berjudul KPK Dalami soal Pengadaan Helikopter Terkait Kasus Korupsi di PT DI

Jonathan Cantillana Bakal Jadi Pemain PSIS Semarang Kedua? Diakui Dilirik Klub di Chile

Banyak Pemain Lokal Hijrah ke Luar Negeri, Pelatih PSIS Dragan Djukanovic Sebut Hal Normal

Lantik 359 Tenaga P3K, Bupati Blora: Cara Bersyukur yang Benar Adalah Bekerja Secara Baik

Vaksinasi Nakes Masih di Bawah Sasaran Inklusi, Dinkes Blora Cek Data Tiap Fasyankes

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved