Berita Jawa Tengah

Dinrumkimhub Blora: 60 Persen Rumah Wilayah Pedesaan Masih Berkategori Tidak Layak Huni

Kabid Perumahan dan Permukiman Dinrumkimhub Kabupaten Blora, Haryono mengatakan, berdasarkan RPJMD 2016-2021, total ada 234.093 rumah di Blora.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: deni setiawan
ISTIMEWA
Kantor Dinrumkimhub Kabupaten Blora. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BLORA - Terhitung ada 40 hingga 60 persen rumah warga pedesaan di Kabupaten Blora yang masuk dalam kategori tidak layak huni.

Dengan bermacam cara, Pemkab Blora kini tengah berusaha mengurangi jumlah angka rumah yang tidak layak huni itu.

Kabid Perumahan dan Permukiman Dinrumkimhub Kabupaten Blora, Haryono mengatakan, berdasarkan RPJMD 2016-2021, total ada 234.093 rumah di Blora.

Baca juga: Bukit Serut, Lahan Persil Milik Perhutani yang Disulap Jadi Destinasi Wisata di Blora

Baca juga: Tak Ada Sengketa, Berikut Jadwal Resmi Penetapan Paslon Terpilih di Kabupaten Blora

Baca juga: Kekurangan Pegawai Hingga 4.500 Orang, Begini Alternatif Sementara Pemkab Blora

Baca juga: Sukamto Belum Sempat Transaksi Sabu, Terlebih Dahulu Ditangkap Polisi di Terminal Ngawen Blora

Haryono melanjutkan, untuk rumah yang tidak layak huni di kawasan perkotaan hanya tinggal 20 persen.

"Sepanjang 2020 ada berbagai macam jenis program untuk RTLH."

"Dari CSR perusahaan, bantuan keuangan (bankeu) provinsi, serta DAK (dana alokasi khusus) Pemerintah Pusat."

"Kebanyakan nilainya masing-masing Rp 10 juta."

"Ada juga yang nilainya cukup besar, sampai Rp 36 juta, tapi hanya lima rumah," kata Haryono kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (20/1/2021).

Haryono melanjutkan, bermacam cara dilakukan untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni.

Seperti melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSBS) untuk 660 unit, CSR Bank Pembangunan Daerah (BPD) ada 170 rumah.

DAK sebanyak 171 rumah, Bankeu provinsi 357 rumah, dan DAU (dana alokasi umum) sebanyak 100 rumah.

Dia tidak menyebutkan berapa angka pasti rumah yang tidak layak huni.

Dia hanya menyebut jumlah rumah sesuai RPJMD 2016-2021 terdapat 234.093 unit.

Dari jumlah tersebut pula tidak disebutkan rumah di pedesaan dan perkotaan.

Lebih lanjut, kata Haryono, seluruh bantuan anggaran baik provinsi dan pusat serta CSR tidak ada yang melalui instansinya.

Seluruhnya langsung ke rekening penerima bantuan tersebut.

"Ada yang dikoordinir tiap lima orang juga untuk memudahkan."

"Tapi semuanya langsung ke warga penerima," katanya. (Rifqi Gozali)

Baca juga: Enam Awak Kapal Hilang Dihantam Gelombang Tinggi saat Tarik Tongkang di Ulujami Pemalang

Baca juga: Tak Ada Kirab, Perayaan Hari Jadi Kabupaten Pemalang Ke 446 Dibatalkan

Baca juga: Antisipasi Banjir di Kendal, Eceng Gondok Kali Buntu Dikeruk, Kerahkan Satu Ekskavator

Baca juga: Banyak Jalan Berlubang di Pantura Kendal, Tiap Hari Ada Pengendara yang Terperosok

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved