PSBB Jawa Bali

PPKM Kabupaten Semarang Masih Terjadi Ketimpangan, Pemkab Dinilai Tebang Pilih, Ini Contohnya

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening mengatakan, pihaknya banyak mendapat laporan dari masyarakat bila ada ketimpangan penegakan aturan.

Penulis: M Nafiul Haris | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/M NAFIUL HARIS
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, UNGARAN - Pemkab Semarang dinilai masih tebang pilih dalam melakukan penertiban aktivitas masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM).

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening mengatakan, pihaknya banyak mendapat laporan dari masyarakat.

Yakni masih adanya pembiaran terhadap sebagian pemilik usaha.

Baca juga: Hari Pertama di Kabupaten Semarang, 45 Nakes Sudah Divaksinasi, Sehari Dibagi Tiga Sesi

Baca juga: 400 Nakes di Kota Semarang Gagal Divaksinasi, DKK Sebut Karena Alasan Medis

Baca juga: Saya Berpura-pura Beli Baju, Ancam Korban Gunakan Pisau, Seusai COD di Jembatan Tuntang Semarang

Baca juga: Harno Cabuli Anak Kandung di Kabupaten Semarang, Alasan Pelaku Karena Istri Ogah Berhubungan Intim

"Kami bisa ngomong begitu karena masyarakat lapor."

"Bahwa usahanya diminta tutup pukul 19.00, tetapi yang lain ada pembiaran," terangnya kepada Tribunbanyumas.com, Senin (18/1/2021).

Menurut Bondan, laporan yang dia terima berasal dari pelaku usaha dimana telah mematuhi Instruksi Mendagri dan Perbup Semarang Nomor 1 Tahun 2021.

Yakni tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Semarang.

Ia menambahkan, adanya ketimpangan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan selama PPKM, Pemkab Semarang dinilai tidak serius dan cenderung tebang pilih.

"Dari pantauan kami, seluruh toko modern sudah tertib menjalankan Instruksi Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2021."

"Sebaliknya, ia melihat ada tempat usaha resto, kafe, toko ponsel, serta toko pakaian di Alun-alun Lama Ungaran masih terlihat buka seperti biasa," katanya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Semarang, Tajudin Noor menyatakan, kinerja petugas gabungan sesuai instruksi Pemerintah Pusat.

"Jadi kami bekerja ini berdasarkan sistem."

"Tentu dalam pelaksanaan secara proporsional dan profesional."

"Jika ada tempat wisata atau hiburan bandel akan kami tindak," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Senin (18/1/2021). 

Pihaknya mengungkapkan, dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020, diberlakukan denda baik bagi perorangan atau tempat usaha dan hiburan.

Dia berkata, senantiasa berkolaborasi dengan TNI maupun Polri dalam penindakan tersebut.

Meski demikian, dia berharap masyarakat tertib, selalu memaki masker dan mematuhi imbauan pemerintah. (M Nafiul Haris)

Baca juga: Pelaku Sering Main dan Diberi Makan di Rumah Korban, DPO Kasus Pencurian Handphone di Kebumen

Baca juga: Jenazah Arifin Ilyas Disambut Isak Tangis di Kebumen, Korban Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ-182

Baca juga: Di Cilacap, Pertamina Mulai Produksi BBM Minyak Kelapa Sawit, Namanya D-100 dan Green Avtur

Baca juga: Karena Sudah Over Kapasitas, 43 Napi Lapas Semarang Dipindah ke Nusakambangan Cilacap

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved