Breaking News:

Berita Tegal

Vonis Kasus Konser Dangdut Tegal Dinilai Ringan, Pengamat: Awalnya Heboh Namun Berakhir Happy Ending

Hukuman percobaan enam bulan dan denda Rp 50 juta yang dijatuhkan majelis hakim kepada Wakil Ketua DPRD Kota Tegal dinilai terlalu ringan.

TRIBUNBANYUMAS/FAJAR BAHRUDDIN ACHMAD
Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo (berpeci) ditemui seusai menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tegal, Selasa (17/11/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, TEGAL - Hukuman percobaan enam bulan dan denda Rp 50 juta yang dijatuhkan majelis hakim kepada Wakil Ketua DPRD Kota Tegal dinilai terlalu ringan.

Ini disampaikan Pengamat Hukum dari Universitas Pancasakti (UPS) Tegal Hamidah Abdurrachman.

Hamidah mengatakan, meski vonis tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa namun dinilai tak melindungi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Tegal itu melanggar Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 ayat (1) KUHP karena menggelar konser dangdut di tengah pandemi Covid-19 pada 23 September 2020 lalu.

"Hukuman percobaan itu tidak menjalani hukuman. Padahal, dalam kasus ini, masuk pelanggaran berat. Unsur kesengajaan oleh terpidana jelas ada," kata Hamidah kepada wartawan, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Babak Akhir Persidangan Kasus Konser Dangdut di Tegal, Wasmad Divonis Enam Bulan Penjara

Baca juga: Dituntut Hukuman 4 Bulan Penjara terkait Konser Dangdut, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Pasrah

Baca juga: Cerita Nekat Wanita Ini Tulis dan Kirim Surat Buat Wakil Wali Kota Tegal, Begini Respon Jumadi

Baca juga: Warga Minta Pantai Kampung Tirang Tegalsari Jadi Wisata Baru di Kota Tegal

Menurut Hamidah, awalnya, kasus konser dangdut di tengah pandemi Covid-19 itu heboh dan menjadi atensi nasional.

Bahkan, Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyoroti kasus tersebut.

Namun nyatanya, kasus tersebut tidak berakhir seperti yang diharapkan masyarakat luas untuk memberikan efek jera apalagi yang melanggar pejabat publik.

"Awalnya heboh sampai ke Menko Polhukam namun berakhir happy ending," kata Hamidah.

Hamidah menambahkan, seharusnya, majelis hakim bisa memberikan vonis lebih maksimal.

Halaman
12
Editor: rika irawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved