Sebelum Kecelakaan, Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Sempat Tak Terbang 9 Bulan

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan, pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang mengalami kecelakaan di perairan Kepulauan Seribu, Sabtu (9/1/2021), layak terbang.

Hal ini disampaikan berdasarkan hasil inspeksi Kemenhub sebelum kecelakaan terjadi.

Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 jenis B737-500 tersebut telah memiliki Certificate of Airworthiness (Sertifikat Kelaikudaraan) yang diterbitkan Kemenhub dengan masa berlaku sampai 17 Desember 2021.

"Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan pengawasan rutin sesuai program pengawasan dalam rangka perpanjangan sertifikat pengoperasian pesawat (AOC) Sriwijaya Air pada bulan November 2020. Hasilnya, Sriwijaya Air telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan," jelas Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam siaran pers, Senin (11/1).

Baca juga: Kakak Beradik asal Sragen Jadi Korban Kecelakaan Sriwijaya Air, Niatnya Hanya Sehari di Pontianak

Baca juga: Warga Srinahan Pekalongan Jadi Korban Laka Sriwijaya Air, Keinginan Ayah Disuapi Tak Akan Terwujud

Baca juga: Bawa 53 Penumpang dan 12 Awak, Berikut Kornologi serta Fakta Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto menjelaskan, pengawasan yang dilakukan Ditjen Perhubungan Udara meliputi, pemeriksaan semua pesawat dari semua maskapai yang diparkir atau tidak dioperasikan, untuk memastikan pesawat tersebut masuk ke dalam program penyimpanan dan perawatan pesawat.

Berdasarkan data yang ada, pesawat terbang Sriwijaya SJ 182 masuk hanggar pada 23 Maret 2020 dan tidak beroperasi sampai bulan Desember 2020.

Kemudian, Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan inspeksi pada 14 Desember 2020.

Selanjutnya, pada 19 Desember 2020, pesawat terbang Sriwijaya Air SJ 182 mulai beroperasi kembali tanpa penumpang/No Commercial Flight.

Kemudian, pada tanggal 22 Desember 2020, pesawat terbang Sriwijaya Air SJ 182 beroperasi kembali dengan penumpang/Commercial Flight.

Kemenhub telah menindaklanjuti Perintah Kelaikudaraan (Airworthiness Directive) yang diterbitkan Federal Aviation Administration (FAA)/regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat, dengan menerbitkan Perintah Kelaikudaraan pada tanggal 24 Juli 2020.