Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

3.518 Surat Suara Dimusnahkan, KPU Kabupaten Semarang: Yang Sisa Juga Turut Dibakar

Tujuan pemusnahan surat suara rusak maupun sisa adalah memastikan proses Pilkada Kabupaten Semarang sesuai ketentuan Surat KPU Nomor 1.099 Tahun 2020.

TRIBUN BANYUMAS/M NAFIUL HARIS
Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi bersama jajaran terkait melakukan pemusnahan surat suara rusak di Kantor KPU Kabupaten Semarang, Selasa (8/12/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, UNGARAN - KPU Kabupaten Semarang memusnahkan 3.481 surat suara yang tidak layak pakai dalam Pilbup Semarang 2020. 

Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi mengatakan, surat suara yang rusak teknis dari proses saat pencetakan seperti tinta blobor, gambar calon kurang jelas, dan terkena bercak tinta.

"Selain surat suara rusak yang turut kami musnahkan dengan cara dibakar ada sekira 37 surat suara, kondisi baik lebih cetak."

"Sehingga total 3.518 surat suara yang dimusnahkan," terangnya kepada Tribunbanyumas.com,  Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Bertambah 100 Orang/Hari, Pemkab Semarang Sewa Hotel untuk Tempat Isolasi

Baca juga: Bawaslu Kabupaten Semarang Dinilai Tebang Pilih, Laporan Tim Bison Diperumit, Soal Netralitas Kadus

Baca juga: Kirim Logistik Pilkada Via Demak, KPU Kabupaten Semarang: Bahaya Bila Melintasi Sungai Jragung

Baca juga: CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi Pasrah Jika Klubnya Ditinggalkan Pemain Asing Akibat Kompetisi Mandeg

Menurut Maskup, tujuan pemusnahan surat suara rusak maupun sisa adalah memastikan proses Pilkada Kabupaten Semarang sesuai ketentuan Surat KPU Nomor 1.099 Tahun 2020.

Dia menambahkan, agar tidak disalahgunakan, KPU wajib memusnahkan sebelum hari H pencoblosan.

Itu karena jumlah surat suara yang dipakai sesuai daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 770.593 orang.

"Tetapi pengadaan surat suara Pilbup Semarang 2020 sebanyak 790.644 lembar, sesuai ketentuan DPT ditambah 2,5 persen," katanya.

Disinggung mengenai persiapan penghitungan suara Pilbup Semarang 2020, pihaknya tetap memakai aplikasi e-Rekap.

Dia berharap hasilnya dapat langsung diketahui masyarakat.

Pihaknya mengungkapkan, hal tersebut bagian dari transparansi selain nanti secara manual dari KPPS tingkat TPS yang mencatat dan memfoto.

"Ini agar jejak digitalnya terbaca apabila ada masalah atau kesalahan dapat dilakukan kroscek," ujarnya. (M Nafiul Haris)

Baca juga: Pemprov Jateng Tak Cepat Merespon, Bupati Banjarnegara Tambal Jalan Gunakan Uang Pribadi

Baca juga: Cegah Tertular Covid-19, Polres Banjarnegara Ingatkan Sopir Angkot dan Angkudes Terapkan Prokes

Baca juga: Pemungutan Suara di Purbalingga, Begini Teknis Penggunaan Hak Pilih Khusus Pasien Covid-19

Baca juga: Anggaran Dipangkas Rp 93 Miliar untuk Penanganan Covid-19, DPUPR Purbalingga Pilih Tambal Jalan

Penulis: M Nafiul Haris
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved