Pilkada Serentak 2020

Pengawas Pilkada Kabupaten Semarang Masih Terbatas, Bawaslu Gandeng Organisasi Kepemudaan

Pelibatan aktivis kepemudaan di Kabupaten Semarang dinilai penting karena jumlah pengawas sebanyak 770.593 pemilih tidak berimbang.

Penulis: M Nafiul Haris | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/M NAFIUL HARIS
Bawaslu Kabupaten Semarang menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif bersama organisasi pemuda di Hotel C3 Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (21/11/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, UNGARAN - Bawaslu Kabupaten Semarang mengajak organisasi kepemudaan untuk ambil bagian dalam pengawasan Pilkada Kabupaten Semarang'> Pilkada Kabupaten Semarang 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, M Talkhis mengatakan, pelibatan aktivis kepemudaan dinilai penting karena jumlah pengawas sebanyak 770.593 pemilih tidak berimbang.

Baca juga: Hal Tersulit Dragan Djukanovic Bersikap Tegas Saat Ini: Melarang Pemain PSIS Semarang Ikut Tarkam

Baca juga: Belum Dikover Pemkab Semarang, Bondan: Warga yang Isolasi Mandiri Sekadar Andalkan Jogo Tonggo

Baca juga: KPU Kabupaten Semarang Targetkan Perakitan 2.249 Kotak Suara Rampung dalam 3 Hari

Baca juga: Tolak Rencana Dragan, Yoyok Sukawi Sebut PSIS Semarang Tak Ingin Kembali Kehilangan Rp 2,5 Miliar

"Kami Bawaslu untuk mengawasi siap."

"Hanya kami juga sadar ada ketidakberimbangan."

"Sehingga kami mengajak pemuda ikut mengawasi agar pelaksanaan Pilkada secara proses dan hasil berkualitas penuh integritas," terangnya kepada Tribunbanyumas.com, Sabtu (21/11/2020)

Menurut Talkhis, pengawas yang dibentuk Bawaslu pada tingkat kecamatan sebanyak 3 orang.

Kemudian di tingkat TPS hanya 1 orang.

Maka, dalam proses pengawasan masih sangat kurang.

Ia menambahkan, dengan keterlibatan banyak komponen organisasi kepemudaan akan memperkuat fungsi pengawasan partisipatif.

"Terkait netralitas perangkat desa kami beberapa waktu lalu juga memberikan sosialisasi kepada 720 kepada dusun."

"Karena ini juga sensitif termasuk penyelenggara sehingga perlu diawasi bersama," katanya.

Dikatakannya, potensi pelanggaran baik dari penyelenggara maupun ASN dan perangkat desa sangat potensial mengingat jumlah pengawas pemilu juga terbatas.

Jadi lanjutnya, apabila masyarakat kritis dapat ikut serta melakukan pengawasan.

Pihaknya mengungkapkan, sampai sejauh ini ada satu orang perangkat desa terindikasi tidak netral karena mengoploud konten bernuansa kampanye dan telah ditangani.

"Kemudian kemarin juga ada penyelenggara pada tingkat bawah disinyalir menjadi timses."

"Selanjutnya sudah diberhentikan oleh KPU," ujarnya. (M Nafiul Haris)

Baca juga: Ketersediaan Ruang Isolasi Makin Terbatas, Kebijakan Ini Terpaksa Dipilih Pemkab Banyumas

Baca juga: Tetap Pakai Masker Meski di dalam Rumah! Bupati Banyumas Sebut Nyaris Sudah Tidak Terkendali

Baca juga: Ayo Dukung Dawet Ayu Banjarnegara Juarai API 2020 Kategori Minuman Tradisional, Begini Caranya

Baca juga: Mengenal Lebih Dekat Tri Agus Prasetijo, Kakak Bambang Pamungkas Ini Jadi Pendidik di Banjarnegara

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved