Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

37.605 Alat Peraga Kampanye di 21 Kabupaten/Kota di Jateng Ditertibkan

Sebanyak 37.605 alat peraga kampanye (APK) yang tersebar di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah ditertibkan.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Koordinator Divisi Humas Bawaslu Jateng, M Rofiuddin (kanan). 

TRIBUNBANYUMAS.COM,SEMARANG - Sebanyak 37.605 alat peraga kampanye (APK) yang tersebar di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah ditertibkan.

Alat peraga kampanye ini ditertibkan selama masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 sejak 26 September lalu.

Penertiban dilakukan pemerintah kabupaten/kota atau Satpol PP setempat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Penertiban dilakukan karena APK tersebut melanggar peraturan. Misalnya, pemasangan di tempat yang tidak semestinya, APK dipasang di selain lokasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), APK melebihi jumlah yang ditetapkan, dan lain-lain," kata Koordinator Divisi Humas Bawaslu Jateng, M Rofiuddin, Minggu (1/11/2020).

Baca juga: 2.500 Alat Peraga Kampanye di Kota Semarang Langgar Aturan, Akan Ditertibkan Pekan Depan

Baca juga: APK Pilkada Dicopot Paksa, Surat Peringatan KPU Kabupaten Semarang Tidak Dilanjuti Tim Paslon

Baca juga: Bawaslu Purbalingga Surati KPU: Hasil Pengawasan Ada 335 APK Langgar Aturan

APK yang banyak ditertibkan antara lain di Sukoharjo sebanyak 5.316 APK, Kendal 8.168, Pemalang 7.866, Kabupaten Semarang 7.702, Rembang 4.690, dan Kabupaten Pekalongan 912.

Rofi menjelaskan, sesuai SK KPU Nomor 465 tentang petunjuk teknis (juknis) kampanye pilkada 2020, bentuk APK meliputi baliho maksimal ukuran 4x7 meter, billboard atau videotron 4x8 meter, umbul- umbul 5x1,15 meter, dan spanduk 1,5x7 meter.

Sementara, jumlah APK yang difasilitasi KPU adalah baliho paling banyak lima buah untuk pasangan calon (paslon) billboard atau videotron, paling banyak lima buah setiap paslon, umbul- umbul 20 buah setiap paslon di tiap kecamatan, dan spanduk paling banyak dua buah bagi setiap paslon untuk setiap desa/kelurahan.

"Satu metode kampanye pilkada 2020 adalah pemasangan APK. Pemasangan APK bisa dilaksanakan partai politik/gabungan parpol, paslon, dan atau tim kampanye. KPU kabupaten/kota juga memfasilitasi pemasangan APK," terangnya.

Ia menambahkan, paslon dapat menambahkan APK selain yang difasilitasi KPU dengan ketentuan ukuran APK sesuai dengan aturan. Jumlahnya, paling banyak 200 persen dari jumlah maksimal yang difasilitasi KPU.

Baca juga: Hadapi Spezia Malam Ini, Pelatih Juventus Andrea Pirlo Belum Pasti Turunkan Duet Ronaldo-Dybala

Baca juga: Gempa Berkekuatan Magnitudo 6,0 Guncang Saumlaki Maluku, Warga Panik dan Sempat Takut Masuk Rumah

Baca juga: Kasus Covid-19 Nakes di Kabupaten Pekalongan Bertambah, Kali Ini 2 Orang dari Puskesmas Kajen 1

Baca juga: UMP 2021 Yogya Dipastikan Naik 3,54 Persen, Buruh Malah Kecewa. Ini Alasan Mereka

Lokasi pemasangan APK juga diatur. Yakni, tidak boleh dipasang di tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

"Sebagian besar paslon atau tim kampanye di masing-masing kabupaten/kota juga sudah menerima APK yang difasilitasi KPU. Hasil pengawasan juga menemukan, sebagian besar paslon di masing-masing kabupaten/kota juga sudah memasang APK tersebut," ucapnya.

Bawaslu Jateng mengimbau kepada paslon, parpol, tim kampanye, para pendukung agar tak sembarang memasang APK. Mereka harus taat pada aturan. (*)

Baca juga: Uniknya Lomba Sound System di Banyumas: Obati Kerinduan pada Gelaran Konser di Tengah Wabah Covid-19

Baca juga: Tak Pakai Masker, 4 Wisatawan di Kota Lama Semarang Reaktif Covid-19

Baca juga: Pastikan Kesehatan Pengungsi, BPBD Banyumas Siagakan Tim Medis di Setiap Pengungsian di Kemranjen

Baca juga: Hasil Seleksi CPNS Banyumas Diumumkan, Peserta Tak Lolos Diberi Waktu 3 Hari Ajukan Masa Sanggah

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved