Breaking News:

Teror Virus Corona

Presiden Jokowi Minta Menteri Pastikan Harga Vaksin Covid-19 Berbayar Terjangkau

Presiden Joko Widodo meminta jajaran kementeriannya agar membandrol harga vaksin Covid-19 yang berbayar atau mandiri dengan harga yang terjangkau.

Istimewa
Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah di Jateng melalui video conference dari Gradhika Bakti Praja kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kementeriannya agar membandrol harga vaksin Covid-19 yang berbayar atau mandiri dengan harga yang terjangkau.

Untuk diketahui, pemerintah memutuskan dua jenis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Pertama, yakni vaksin gratis yang biayanya ditanggung pemerintah dan yang kedua vaksin berbayar atau mandiri yang harus dibeli masyarakat mampu.

"Saya minta, harganya bisa terjangkau," kata Presiden dalam rapat terbatas pengadaan vaksin di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Ronaldinho Positif Covid-19 setelah Ikut Acara di Minas Gerais

Baca juga: Cegah Covid-19, KPU Kabupaten Semarang Siapkan Bilik Khusus bagi Pemilih Bersuhu Tubuh 37,3 Derajat

Baca juga: Santri di Banyumas Gelar Istigasah Bersama Meminta Pandemi Covid-19 Berakhir

Baca juga: Ruang Isolasi Rumah Sakit Darurat Covid-19 Pekalongan Penuh, Pasien Satu Keluarga Akan Disatukan

Presiden meminta kementerian yang mengelola vaksin mandiri untuk membuat aturan dan mengkalkulasi secara cermat, biaya yang dibutuhkan untuk vaksinasi sehingga tidak memberatkan masyarakat.

"Disiapkan aturannya dari sekarang, sejak awal," kata Presiden.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas pekan lalu, Presiden mengusulkan agar ada pembagian pengelolaan vaksin antara vaksin gratis dengan vaksin mandiri.

Presiden usul, vaksin yang sifatnya gratis diurus Kementerian Kesehatan.

"Juga, perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini, mestinya sudah harus segera jelas. Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes," kata Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Sementara itu, vaksin yang sifatnya mandiri atau berbayar, menurut Presiden, diurus oleh Kementerian BUMN.

Tujuan pembagian tugas tersebut, kata Presiden, agar penanggung jawab vaksinasi nantinya menjadi jelas.

Halaman
12
Editor: rika irawati
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved