Breaking News:

Polemik UU Cipta Kerja

Serahkan Draf UU Cipta Kerja ke Presiden Lewat Mensesneg, Sekjen DPR: Prinsipnya, Ga Ada Masalah

Naskah final UU Cipta Kerja diserahkan Sekjen DPR Indra Iskandar kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Rabu (14/10/2020) siang.

Editor: rika irawati
Tangkapan gambar Kompas TV
Sekjen DPR Indra Iskandar antar draf UU Cipta Kerja ke Istana Kepresidenan, Rabu (14/10/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - DPR akhirnya menyerahkan draf Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo.

Naskah final UU Cipta Kerja diserahkan Sekjen DPR Indra Iskandar kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Rabu (14/10/2020) siang.

Indra tiba di kantor Patikno, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pukul 14.21 WIB, seperti disiarkan di YouTube Kompas TV.

Ia memperlihatkan naskah final UU Cipta Kerja kepada kamera wartawan sebelum masuk ke lobi utama gedung Sekretariat Negara.

Ditemui seusai menyerahkan draf UU Cipta Kerja kepada presiden melalui Sekretariat Negara, Indra mengklaim, tak ada masalah dalam isi draf Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

"Kami sudah menyampaikan berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR, RUU tersebut sudah kami serahkan kepada Sekretariat negara dan sudah diterima dengan baik. Saya kira itu ya. Jadi, prinsipnya, enggak ada masalah," kata Indra sebagaimana dikutip dari siaran Kompas TV, Rabu.

Baca juga: Dengar Aspirasi Aliansi Buruh, DPRD Purbalingga Juga Akui Belum Dapat Draf Final UU Cipta Kerja

Baca juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Jateng: Janji Ganjar Hingga Ajakan Menyanyi Dangdut

Baca juga: Fraksi PPP DPRD Jateng: Pemerintah Harus Segera Buka Akses UU Cipta Kerja ke Publik

Saat menyerahkan draf UU Cipta Kerja, Indra diterima Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Negara Lydia Silvanna.

Indra tiba di Kantor Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada pukul 14.21 WIB dan dua jam kemudian keluar.

Saat ditanya apa yang dibahas selama dua jam di kantor Pratikno, ia menjawab hanya memperlihatkan isi draf.
"Sambil dilihat isi-isinya. Kami sudah menyampaikan berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPR. RUU tersebut sudah kami serahkan kepada Sekretariat Negara dan sudah diterima dengan baik. Saya kira itu ya," lanjut Indra.

Draf UU yang dikirim ke Presiden yaitu yang terdiri atas 812 halaman.

Sebanyak 488 halaman merupakan isi undang-undang, sedangkan sisanya merupakan penjelasan.

Draf tersebut telah melalui proses perbaikan dan pengeditan oleh Kesekjenan DPR setelah disahkan dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020.

Sebelumnya, beredar draf dengan jumlah halaman yang berbeda-beda. Setidaknya, ada tiga draf yang diterima wartawan, termasuk draf setebal 905 halaman dan 1.035 halaman.

Baca juga: Menyusut 882 Nama dari DPS, KPU Purbalingga Tetapkan 743.546 Nama dalam DPT untuk Pilkada 2020

Baca juga: Banyumas Segera Punya BRT: Difasilitasi Kemenhub, Direncanakan Punya 6 Koridor

Baca juga: Liga 2 Dilanjutkan Lagi, PSCS Cilacap: Kami Siap, Tinggal Menunggu Liga Bergulir

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengakui adanya perubahan substansi dalam draf final dengan draf yang beredar sebelumnya.

Namun, ia menjelaskan, perubahan tersebut merupakan penyelarasan keputusan saat RUU masih dibahas.

Hingga saat ini publik belum dapat mengakses draf UU Cipta Kerja di situs resmi DPR atau pemerintah.

Bahkan, di situs DPR, dalam bagan proses Prolegnas Prioritas, RUU Cipta Kerja baru terekam hingga Pembicaraan Tingkat I. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sekjen DPR Klaim Draf UU Cipta Kerja Diterima Baik Istana, Sebut Tak Ada Masalah". 

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved