Breaking News:

Berita Pati

Mulai Besok, Pemkab Pati Larang Warga Berkeliaran di Luar Rumah Pukul 22.00-04.00 WIB

Surat edaran ini diterbitkan sebagai respons Pemkab Pati atas peningkatan status Kabupaten Pati dari risiko sedang ke risiko tinggi penularan Covid-19

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: rika irawati
Istimewa
Ilustrasi. Bupati Pati Haryanto saat memberikan pernyataan pers di Pendopo Kabupaten Pati, Minggu (29/3/2020). 

Sementara, dalam surat edaran terkait gerakan memakai masker, Haryanto meminta para kepala perangkat daerah, kepala desa, pimpinan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, para penanggungjawab kegiatan usaha, serta masyarakat Pati pada umumnya, mendukung dan memastikan gerakan memakai masker secara serentak selama 14 hari, mulai 14 September 2020.

Tak Hanya Naik Wahana Air, Pengunjung Telaga Madirda di Ngargoyoso Karanganyar Juga Bisa Kamping Loh

Hore, Atlet Berprestasi di Banjarnegara Terima Insentif Rp 1,9 Juta Per Orang

Selain itu, mereka juga diwajibkan menyosialisasikan dan mengawasi gerakan memakai masker di lingkungan masing-masing, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut pada bupati.

"Setelah gerakan serentak selama 14 hari, saya minta agar gerakan memakai masker tetap dilanjutkan dan menjadi kebiasaan hidup sehari-hari," tandas dia.

Haryanto menambahkan, pihaknya juga telah merancang peningkatan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Dari semula sanksi kerja sosial akan ditingkatkan menjadi sanksi denda.

"Nanti, kalau ada razia dan ada yang tidak pakai masker di tempat umum, ya kena denda, karena dia tidak memperhatikan aturan. Tapi tentu ada sosialisasi terlebih dahulu," ujar dia.

Jadwal Acara TV Hari Ini, Minggu 13 September 2020. Ada Tayangan MotoGP dan Film The Expendables 2

Video Larung Jolen Digelar Sederhana Kepala Sapi Diganti Kepala Kambing

Haryanto mengatakan, penerapan sanksi denda memiliki payung hukum, yakni Inpres Nomor 6 Tahun 2020.

Ia menyebut, pihaknya juga telah merancang nominal denda bagi masing-masing kategori masyarakt.

"Rencananya, masyarakat umum Rp 100 ribu, PNS Rp 300 ribu, sedangkan untuk rumah makan, kafe, dan sejenisnya, kalau pengelolanya tidak memakai masker, kena denda Rp 1 juta," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved