TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Berlaku mulai 1 Oktober 2020, ada 12 perusahaan di Indonesia diwajibkan membayar pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang maupun jasa digital yang dijual kepada para pelanggannya.

Hal itu diketahui seusai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menunjuk perusahaan baru yang memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN di Indonesia.

Kali ini ada 12 perusahaan baru yang ditunjuk, salah satunya adalah PT Shopee International Indonesia (Shopee).

• Cuma Satu Bakal Paslon di Kebumen, Masa Pendaftaran Calon Kepala Daerah Diperpanjang

• Jusuf Kalla Jadi Inspektur Upacara Pemakaman Jakob Oetama, Kamis Pagi di TMP Kalibata Jakarta

• Satu-satunya Sekolah Swasta di Jateng, Begini Model KBM Tatap Muka di SMA Pius Tegal

• Pemeriksaan Kesehatan Satu Bakal Calon Wakil Bupati Ditunda, KPU Jateng: Karena Positif Covid-19

Dengan penunjukan itu, 12 perusahaan yang ditunjuk akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia.

"Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak."

"Juga harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN," jelas Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, Rabu (9/9/2020).

Lantas, dengan ditunjuknya Shopee sebagai pemungut pajak pertambahan nilai, apakah membuat harga barang yang dijual di Shopee menjadi lebih mahal?

Radityo Triatmojo, Head of Public Policy and Government Relations Shopee mengatakan, sampai saat ini, sistem pelaporan pajak yang dilakukan Shopee telah sesuai PMK Nomor 48/PMK.03/2020.

Peraturan tersebut menjadi landasan aturan pemungutan pajak digital di Indonesia.

Radityo menjelaskan, PPN sebesar 10 persen itu dibebankan ke 12 perusahaan asing, bukanlah pajak e-Commerce.