Berita Jawa Tengah

Merasa PT Sari Guna Prima Tirta Selalu Ingkar Janji, Warga Langensari Ungaran Ngadu ke Dewan

Warga Langensari Ungaran mendatangi kantor wakil rakyat dikarenakan merasa dibohongi manajemen perusahaan PT Sari Guna Prima Tirta.

Penulis: M Nafiul Haris | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/M NAFIUL HARIS
Audiensi perwakilan warga Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang terkait janji perusahaan air minum kemasan di Gedung Aspirasi Rakyat DPRD Kabupaten Semarang, Rabu (26/8/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, UNGARAN - Beberapa perwakilan warga Rt 04 Rw 06 Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Semarang, Rabu (26/8/2020).

Mereka mendatangi kantor wakil rakyat tersebut dikarenakan merasa dibohongi manajemen perusahaan PT Sari Guna Prima Tirta.

Perusahaan air minum dalam kemasan itu pernah berjanji memberikan bantuan kepada masyarakat.

Lulusan Keperawatan di Purwokerto Ini Tak Betah Nganggur, Wisnu Jambret Emak-emak di Purbalingga

Cara Anak Desa Karanglo Banyumas Atasi Jenuh di Rumah, Dipandu Mbah Tarsih Bikin Wayang Klaras

Siap-siap, Tujuh Sekolah di Jateng Ini Bisa Jalankan KBM Tatap Muka, Rencana Mulai Awal September

Ketua RW 06 Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang Bambang Raharjo mengatakan, perwakilan warga terpaksa mengadu ke dewan.

Itu karena mediasi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang dinilai kurang memuaskan.

"Maka kami mendatangi DPRD tujuannya meminta janji atau kompensasi perusahaan kepada lingkungan seperti penerangan lampu jalan."

"Kemudian tandon air sejak 2017 silam supaya dipenuhi," terangnya kepada Tribunbanyumas.com, disela audiensi di Gedung C Komplek DPRD Kabupaten Semarang, Rabu (26/8/2020).

Selain pemenuhan tandon air, lanjut Bambang, warga juga meminta perusahaan turut menyumbang kas RT-RW setiap bulan sekira Rp 1 juta.

Rincian uang kompensasi itu sebesar Rp 750 ribu untuk RT dan sisanya Rp 250 ribu untuk kas RW.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Wisnu Wahyudi menyampaikan, dalam audiensi yang berlangsung sekira 4 jam itu disepakati beberapa tuntutan warga.

"Sedangkan tuntutan lain masih berupa uang akumulasi sekira 3 tahun terhitung sejak 2017 sampai 2020 dengan nominal Rp 30 juta masih dipertimbangkan perusahaan," katanya.

Wisnu menjelaskan, terkait teknis perizinan tidak ada masalah yang dipersoalkan warga adalah kompensasi karena belum dipenuhi.

Dia menambahkan, terkait izin operasional dikeluarkan Pemprov Jateng.

Sehingga, atas adanya aduan warga itu DPRD Kabupaten Semarang berharap Pemprov Jateng turut mengawal terlebih ada dampak lanjutannya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved