Berita Nasional

Orang Miskin Dilarang Gelar Pesta Pernikahan, Pemerintah Diminta Segera Buat Aturannya

iOrang Miskin Dilarang Gelar Pesta Pernikahan / resepsi pernikahan, Pemerintah Diminta Segera Buat Aturannya. Anggota DPR RI Dedi Mulyadi ungkap alasa

Istimewa
Ilustrasi Pernikahan - Merespon penyataan Menko pMK Muhadjir Effendy, orang miskin kawin dengan orang miskin melahirkan kemiskinan baru, anggota DPR RI Dedi Mulyadi, meminta pemerintah membuat aturan orang miskin dilarang menggelar pesta pernikahan. 

TRIBUNBANYUMAS.COM - Orang miskin kawin dengan orang miskin, sama dengan melahirkan kemiskian baru.

Karena itu, sekalian saja orang miskin dilarang menggelar pesta pernikahan atau resepsi pernikahan.

Pemerintah diminta segera membuat aturan dan payung hukumnya: orang miskin dilarang menggelar pesta pernikahan.

Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyarankan pemerintah membuat regulasi untuk pesta pernikahan.

Tinggal di Bekas Kandang Ayam, Siswi SMK Ini Mengais Padi Sisa Panen demi Hp untuk Belajar Daring

Kisah Ibu Pencari Rumput di Banjarnegara, Jual Beras demi Beli Kuota: Gak Ada Kuota Gak Belajar

Puluhan Anak-anak Ini Belajar di Kuburan, Ternyata Malah Diinisiasi Polisi, Begini Ceritanya

Segera Cair, Presiden Jokowi Teken Aturan Gaji ke-13 PNS, Berikut Rincian Besarannya

Salah satu aturan itu mengatur bahwa orang berpenghasilan rendah dilarang menggelar pesta pernikahan karena akan melairkan kemiskinan baru.

Saran Dedi itu untuk merepons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy soal kemiskinan baru yang muncul akibat keluarga miskin menikah dengan keluarga miskin lagi.

Menurut Dedi, logika jodoh tidak bisa menggunakan pendekatan material.

Sebab, pernikahan itu adalah masalah hati dan garis nasib.

Soal jodoh tidak bisa diatur oleh negara.

"Yang diatur negara bukan kawinnya, tetapi regulasi bahwa perkawinan tidak melahirkan kemiskinan baru," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Sabtu (8/8/2020).

Menurutnya, pemerintah harus membuat regulasi soal pesta pernikahan untuk memotong mata rantai kemiskinan.

"Yang harus dibuat regulasi oleh pemerintah adalah orang berpenghasilan rendah dilarang buat pesta perkawinan karena akan melahirkan kemiskinan baru," kata Dedi.

Dedi mengatakan, banyak orangtua yang memaksakan pernikahan anaknya dengan menggelar pesta.

Alhasil uangnya pinjam dari kanan kiri, bahkan ada yang ke rentenir.

"Dampaknya setelah perkawinan adalah lahirlah kemiskinan baru," katanya.

Selain itu, ada pula orangtua yang harus menjual atau menggadaikan harta bendanya demi menggelar pesta pernikahan.

Dedi mengaku, ia pernah bertemu sebuah keluarga di Wanayasa, Purwakarta, yang harus menggadaikan tanah untuk mendapatkan uang Rp15 juta demi pesta pernikahan.

Akhirnya ia kebingungan untuk menebus tanah yang digadaikan itu.

"Ketika kami berkunjung ke Wanayasa dan membuat panggung hiburan, ada seorang anak naik panggung dan dapat saweran Rp10 juta."

"Lalu ibunya naik juga dan menangis. Uang itu sangat membantu karena ia habis menggadaikan tanah Rp10 juta untuk pernikahan anak tertuanya," kata Dedi.

Pernikahan disederhanakan

Oleh karena itu, Dedi berpendapat bahwa perkawinan itu cukup disederhanakan saja.

Petugas KUA datang ke rumah tempat pernikahan digelar dengan biaya yang sangat sederhana.

Lalu uang pesta pernikahan itu lebih baik difokuskan untuk biaya hidup.

Menurut Dedi, sesederhananya biaya pernikahan itu minimal harus mengeluarkan uang Rp20 juta.

Kalau uang itu dipakai untuk modal atau biaya hidup akan jauh lebih efektif dibanding menggelar pesta.

Pesta pernikahan itu, menurut dia, adalah bentuk sikap untuk menunjukkan riya.

Riya itu, kata Dedi, adalah milik orang kaya.

"Orang kaya harus riya, menunjukkan kekayaan. Tapi orang kaya kalau pesta nikah jangan siapkan gentong (untuk amplop)," katanya.

Sebaliknya orang miskin kalau menggelar hajatan baru membuka gentong.

"Makanya para pejabat ke kondangan orang miskin, uang amplopnya harus gede."

"Jangan terbalik. Pesta ke orang kaya uang amplopnya gede. Tapi ke orang miskin kecil," sindir Dedi.

Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan, rumah tangga miskin di Indonesia saat ini sudah mencapai 7,5 juta.

Sebanyak 20 persen di antaranya adalah rumah tangga miskin baru yang lahir dari keluarga miskin yang menikahkan anaknya dari keluarga miskin juga.

"Sesama keluarga miskin besanan, kemudian lahirlah keluarga miskin baru," kata Muhadjir. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pemerintah Diminta Buat Aturan Larangan Keluarga Miskin Gelar Pesta Nikah

Tas Berisi Dana Desa Rp161 Juta Hilang, Dicuri dari Tempat Penitipan Barang di Toko, Terekam CCTV

Oknum Polisi Ditembak Polisi, Terlibat Kasus Peredaran 14 Kg Sabu Melawan saat Ditangkap

Wow. . . Ada Lumbung Darah di Desa Pungangan Wonosobo, Bagaimana Fakta Sebenarnya?

Pesantren Tebuireng Tegaskan Makam Gus Dur Masih Tertutup untuk Para Peziarah

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved