Berita Banjarnegara

BPPKAD Banjarnegara Tak Puas Sektor Parkir Hanya Sumbang PAD 2020 Rp 1,2 Miliar

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara di tahun 2020 adalah Rp 263 miliar.

Penulis: khoirul muzaki | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/KHOIRUL MUZAKI
Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2019 di Sasana Bakti Praja Setda Banjarnegara, Rabu (5/8/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANJARNEGARA - Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banjarnegara perlu digenjot untuk mewujudkan kemandirian daerah serta menyediakan sumber pembiayaan untuk pembangunan. Sektor parkir adalah satu di antara jenis usaha daerah yang dapat mendongkrak PAD di Kabupaten Banjarnegara.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara di tahun 2020 adalah Rp 263 miliar.

Tetapi, sampai hari ini, PAD yang masuk ke kas daerah baru mencapai Rp 137 miliar. Itu diperoleh dari berbagai sumber pendapatan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara Dwi Suryanto menyoroti pendapatan dari sektor parkir yang dianggapnya masih belum optimal karena hanya ditargetkan Rp 1,2 M.

"Harusnya, sektor parkir bisa memberikan tambahan lebih besar lagi karena diungut dari dua komponen, yakni pajak parkir dan retribusi parkir," katanya saat membuka Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 tahun 2019 di Sasana Bakti Praja Setda Banjarnegara, Rabu (5/8/2020).

Dua Personel Polres Batang Pamit Gabung di Pasukan Perdamaian PBB, Ini Pesan Bupati Wihaji

Prostitusi Kos-kosan di Banjarnegara: Penghuni Tawarkan Diri Lewat Media Sosial

Kepala Dinas Perhubungan Mohammad Iqbal mengatakan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendongkrak kontribusi sektor parkir terhadap PAD.

"Untuk mengoptimalkan sektor parkir terhadap PAD maka pelaksanaan perparkiran perlu diselengarakan secara tertib dan terkendali," ujarnya.

Iqbal pun menginginkan adanya persamaan persepsi antara pemerintah, penyelenggara, pengelola dan juru parkir terhadap penyelenggaran perparkiran di Banjarnegara agar bisa berjalan baik, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2019.

BPBD Minta Setiap Desa di Banjarnegara Siapkan Penampungan Air untuk Hadapi Kekeringan

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Indarto meyampaikan, penyelenggaraan perpakiran merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat.

Sektor itu menjadi potensi besar untuk menambah PAD di Banjarnegara.

Untuk itu, sektor parkir ini perlu digenjot untuk optimalisasi PAD.

"Bagi para penyelenggara, pengelola dan juru parkir diharapkan semakin meningkatkan kontribusinya sesuai dengan aturan yang ada," katanya. (*)

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved