Breaking News:

Berita Bisnis

Pemerintah Siap Gelontor Kredit Rp 100 Triliun untuk Delapan Sektor Usaha, Apa Saja?

Pemerintah segera menggelontorkan anggaran Rp 100 triliun untuk kredit modal kerja dengan rentang pinjaman debitur Rp 10 miliar- Rp 1 triliun.

KONTAN/Dok/TMMIN
ILUSTRASI. Pabrik mobil Toyota Motor Manufacturing Indonesia TMMIN. Pemerintah memprioritaskan kredit modal kerja untuk delapan sektor usaha, satu di antaranya otomotif. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Pemerintah segera menggelontorkan anggaran Rp 100 triliun untuk kredit modal kerja dengan rentang pinjaman debitur Rp 10 miliar- Rp 1 triliun. Stimulus ini diprioritaskan kepada delapan sektor usaha padat karya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan, sektor usaha padat karya yang dimaksud adalah sektor pariwisata, hotel dan restoran, otomotif, TPT dan alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, dan produk kertas.

Selain delapan sektor usaha tersebut, Sri Mulyani mengatakan, stimulus diarahkan kepada sektor usaha yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19 sangat berat, padat karya dan/atau memiliki dampak multiplier tinggi serta mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Menkeu menjelaskan, dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit. Namun, untuk sektor-sektor prioritas, porsi yang dijamin sampai 80 persen dari kredit.

Dengan demikian, pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai Rp 300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp 300 miliar sampai Rp 1 triliun.

Adapun, skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp 100 triliun.

"Kami berharap, risk appetied bank dan perusahaan mulai bisa pulih kembali. Dan menimbulkan dorongan kegiatan. Kalau modal kerja perusahaan survive, perusahaan mulai bergerak lagi untuk bisa lakukan aktivitas ekonomi," kata Menkeu saat Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepemahaman Program Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu (29/7/2020).

Sementara itu, pemerintah juga akan menanggung Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang disediakan dalam bentuk subsidi sehingga tidak membebani pelaku usaha.

Dukungan yang diberikan pemerintah dalam skema penjaminan ini ada tiga, yaitu subsidi belanja IJP, PMN untuk LPEI dan PT PII, dan stop loss yang diberikan kepada penjamin untuk memastikan risiko yang ditanggung sesuai porsi risiko gagal bayar dari pinjaman yang ditentukan.

Stop loss diberikan dalam bentuk IJP stop loss yang ditanggung pemerintah, serta pemerintah memberikan backstop apabila klaim melebihi threshold klaim yang ditanggung oleh PT PII. (*)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Pemerintah prioritaskan kredit modal kerja untuk 8 sektor usaha ini.

Editor: rika irawati
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved