Papdesi Purbalingga Ikut Cegah Keributan di Media Sosial Jelang Pilkada

Laporan Wartawan Tribun Banyumas, Rahdyan Trijoko Pamungkas

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Ketua DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Purbalingga Sahlan mencegah munculnya keributan akibat postingan di media sosial. Terutama, menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Purbalingga.

Sahlan menuturkan, ujaran kebencian tersebut bisa jadi karena perbedaan dukungan terhadap calon kepala daerah. Para pendukung biasanya saling hujat dan mengejek di dunia maya.

"Kalau ini tidak diantipasi, akan menjadi masalah besar," tutur dia seusai sarasehan DPC Papdesi dengan Polres Purbalingga di Green Sabin, Jumat (24/7/2020).

Selain ujaran kebencian, kata dia, netralitas aparatur desa juga menjadi sorotan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada.
Pihaknya terus mengimbau para kepala desa maupun perangkatnya menjaga netralitas.

"Kalau ada kunjungan dari calon kepala daerah, kami persilakan. Kami tidak membeda-bedakan," tuturnya.

Kapolres Purbalingga, Muchammad Syafi mengatakan, perbedaan pendapat merupakan hal wajar.

Namun, perbedaan tersebut jangan terus diperuncing sehingga menjadi masalah serius.

"Kami selalu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan media sosial," tutur dia.

Kapolres menyarankan masyarakat tidak memberikan komentar yang mengerah ke tindak pidana, di media sosial.

Polres Purbalingga telah mendapat beberapa laporan dari masyarakat terkait ujaran kebencian di media sosial.

"Laporan-laporan itu kami tindak lanjuti. Kami juga berkoordinasi dengan ahli bahasa untuk menetukan apakah ucapannya (terlapor) mengarah tindak pidana atau tidak," kata dia.

Menekan angka pelanggaran di media sosial, pihaknya selalu rutin melakukan patroli cyber.

Pihaknya selalu memantau informasi maupun komentar yang berada di media sosial.

"Memberikan masukan itu boleh-boleh saja, asalkan membangun, tidak menyerang pribadi seseorang yang belum tentu benar," turur dia.

Selain media sosial, kata Kapolres, kerawanan yang harus diwaspadai adalah penularan Covid-19. Pelaksanaan pilkada harus menggunakan protokol kesehatan.

"Jangan sampai, masyarakat takut sehingga tingkat partisipasi menjadi berkurang," ujarnya. (rtp)