Berita Tegal
Bank Indonesia dan OJK Dukung Digitalisasi Ekonomi di Kota Tegal, Begini Rencana Pemerintah
Digitalisasi ekonomi atau ekonomi digital dinilai menjadi upaya cepat pemulihan ekonomi seusai pandemi virus corona atau Covid-19.
Penulis: Fajar Bahruddin Achmad | Editor: deni setiawan
lihat foto
TRIBUNBANYUMAS.COM, TEGAL - Pemkot Tegal bersama Bank Indonesia dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) sepakat untuk menerapkan digitalisasi ekonomi di Kota Tegal.
Digitalisasi ekonomi atau ekonomi digital dinilai menjadi upaya cepat pemulihan ekonomi seusai pandemi virus corona atau Covid-19.
Hal itu diketahui dalam diskusi bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) di Kantor OJK Tegal, Kamis (25/6/2020).
• Mengintip Rumah Makan Rakyat di Banjarnegara, Perut Kenyang Tanpa Harus Bayar
• Tinggal Empat Pasien Positif Covid-19 di Banjarnegara, Satu Warga Batur Sembuh dan Sudah Pulang
• Bendera PDIP Dibakar Peserta Aksi Demo di Jakarta, Ganjar Pranowo: Kader Jangan Sampai Terprovokasi
• Polisi Periksa Manager BMT Insan Mandiri, Status Saksi Kasus Penggelapan Dana Nasabah di Banyumas
Kepala KPw BI Tegal, Taufik Amrozy mengatakan, digitalisasi ekonomi dapat mendorong inklusi ekonomi sangat cepat.
Selain itu, sistem digital akan memudahkan pelaku usaha dalam menghitung omzet harian, struktur, dan berbagai aspek lainnya.
Taufik yakin sistem digital akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM).
"New lifestyle seperti ini, lalu berdampingan Covid-19, protokol yang cocok itu ada gaya hidup digital," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (25/6/2020).
Taufik mengatakan, saat ini semua serba online.
Ia menilai, sistem digital tersebut yang harus ditularkan kepada pelaku UMKM.
Menurutnya, pelaku UMKM menjadi prioritas utama yang harus diangkat.
Taufik mencontohkan, BI telah meluncurkan dan mengenalkan kode pembayaran menggunakan QRIS (QR Code Indonesia Standard).
"Yang paling sederhana saja, yang sudah diluncurkan BI dengan metode QRIS."
"Itu bisa ditempel ke tukang bakso, toko kelontong, dan pedagang keliling."
"Kalau itu bisa, sektor yang tidak bisa tercatat bisa tercatat dalam ekonomi," jelasnya.
