Breaking News:

Berita Purbalingga

Polemik Bantuan Berlabel Foto Bupati Purbalingga, Ombudsman RI: Berpotensi Penyalahgunaan Wewenang

Polemik Bantuan Berlabel Foto Bupati Purbalingga, Ombudsman RI: Berpotensi Penyalahgunaan Wewenang

Istimewa
Bantuan paket sembako berstiker wajah Bupati Purbalingga yang diserahkan ke warga Dusun Bawahan Desa Gunungwuled saat melakukan karantina wilayah. Bantuan berlabel foto Bupati menjadi polemik, karena ini mendekati momen Pilkada serentak, terlebih Bupati bakal menjadi calon petahana. 

Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap bantuan sosial yang ditempeli foto bupati/kepala daerah. Ombudsman juga membuka kanal pengaduan terhadap penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi virus corona.

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Bantuan untuk masyarakat terdampak corona berlabel foto kepala daerah (kada) yang hendak mencalonkan diri kembali, menjadi polemik di tengah masyarakat.

Tak terkecuali bingkisan bantuan untuk masyarakat di Purbalingga, yang berlabel foto Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi).

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kantor Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida menuturkan ORI Jateng akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh kepala daerah.

"Pengawasan terhadap penanganan Covid-19, salah satunya dalam hal pengelolaan bantuan sosial."

"Karena pada saat yang sama, Ombudsman membuka kanal pengaduan terhadap penyaluran bantuan sosial," jelasnya.

Polemik Bantuan Berlabel Foto Bupati Purbalingga, Soal Etika Politik hingga Respon Bawaslu

Bantuan Corona Berlabel Foto Bupati tak Hanya di Klaten, Purbalingga Juga Ada, Begini Kata Bawaslu

Ganjar Sindir Kasus Hand Sanitizer Ditempeli Foto Bupati Klaten

Penjelasan Bupati Purbalingga Soal Bantuan Berlabel Fotonya: Tidak Menjadi Masalah, Kecuali. . .

Siti mengatakan terkait pemasangan stiker atau foro calon petahana, pihaknya akan mengkaji kembali terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan bantuan sosial.

Menurutnya, secara umum setiap kewenangan terlebih di ranah publik berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang.

Oleh sebab itu banyak lembaga yang harus melakukan pengawasan.

"Jika dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang dalam kontestasi pemilu atau pilkada, sebenarnya terdapa lembaga yang lebih berkompeten, yaitu Bawaslu," terang dia.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved