Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

BREAKING NEWS: Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Kesepakatan Bersama Pemerintah dan DPR

BREAKING NEWS: Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Kesepakatan Bersama Pemerintah dan DPR. dampak dari wabah virus corona

Editor: yayan isro roziki
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 di Indonesia. 

BREAKING NEWS: Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Kesepakatan Bersama Pemerintah dan DPR

TRIBUNBANYUMAS.COM - Pemilihan kepala daerah (Pilakda) serentak 2020, dipastikan ditunda pelaksanaannya, dampak dari wabah virus corona.

Hal ini setelah adanya keputusan bersama antara pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), serta stakeholder terkait.

Keputusan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini disepakati dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan Misbach, dan Plt Ketua DKPP Muhammad, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Dalam rapat ini, pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian.

Mengintip Kebijakan Lockdown di Belanda yang Jadi Acuan Pemerintah untuk Opsi Karantina Wilayah

Karantina Wilayah di Tegal Berlaku Hari Ini, Ada 4 Jalan Masih Dibuka, Hanya 1 untuk Akses Warga

Bupati Banyumas Pakai Jas Hujan Lantik 34 Kelompok Gugus Tugas Penanganan Virus Corona Tingkat RT

Begini Skemanya Bila Pemerintah Lockdown Jabodetabek, Dirjen Hubdar: Kami Siapkan Regulasinya

Sementara, rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia.

Pilkada Serentak yang sedianya digelar pada September 2020 ini ditunda karena pandemi virus corona yang mewabah di dalam negeri.

"Salah satu poinnya melakukan penundaan tahapan Pilkada 2020 yang berakibat pada penundaan pelaksanaan pemungutan suaranya serta tahapan lainnya," kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa saat dihubungi wartawan, Senin (30/3/2020).

Selanjutnya, kata Saan, DPR meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Sebab, tidak mungkin jika DPR dan pemerintah harus merevisi UU Pilkada dalam situasi saat ini.

Wali Kota Tegal: Saya Menyerukan Kepala Daerah Lain Juga Lakukan Karantina Wilayah Sebelum Menyesal

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved