Breaking News:

Berita Nasional

Ramai-ramai Tolak RUU Omnibu Law Cipta Kerja, Begini Respon Menaker Ida Fauziyah

Ramai-ramai Tolak RUU Omnibu Law Cipta Kerja, Begini Respon Menaker Ida Fauziyah

TRIBUN JATENG/DANIEL ARI PURNOMO
Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Sejumlah serikat dan organisasi pekerja menolak rancangan undang-undang (RUU) omnibus Law Cipta Lapangan Kerja utawa Cilaka (sekarang Cipta Kerja).

RUU Omnibus Law Cipta Kejra dinilai banyak merugikan para pekerja. Di antaranya menghilangkan upah minimum dan pesangon pekerja yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja, red).

Namun demikian, pemerintah bergeming, serta melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Terbaru, pemerintah resmi menyerahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR RI pada pekan lalu.

Masyarakat Jember Geruduk Lapas, Minta Tersangka Korupsi Ini Dilindungi. Ini Alasannya . . .

Mengapa Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Banjarnegara Tinggi? Ternyata Ini . . .

Hasil Survei, Menteri Asal Jateng Ini Dinilai Otaknya Paling Jenius, Kerjanya Paling Nyata

Kisah Istri Hamil 4 Bulan Ditinggal di Jalanan, Suami Ngacir Takut Kena Razia Polisi

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah membantah omnibus law RUU Cipta Kerja menghilangkan upah minimum dan pesangon bagi pekerja.

"Upah minimum tidak hilang, pesangon juga tidak hilang. Tetap ada. Upah minimum dan pesangon tetap ada," ujar Ida di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Ia menambahkan, dalam RUU Cipta Kerja pemerintah justru menawarkan uang bantuan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan.

Selain diberikan uang saku, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), juga akan diberikan pelatihan vokasi dan jaminan untuk memperoleh akses pekerjaan kembali.

Soal Sucipto, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian: Rektor Unnes Terburu-buru

Saat ditanya soal upah minimum, Ida mengatakan memang ada yang berbeda skema penghitungannya.

Berdasarkan skema yang lama, upah minimum dihitung dari pertumbuhan ekonomi nasional ditambah tingkat inflasi dan ditambah upah tahun sebelumnya.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved